Panggung Politik

Posted on 28 April 2009. Filed under: berita | Tag:, , , , , , , , , , |

Selasa, 28 April 2009 | 01:25 WITA

Kejutan kembali mendera bangsa ini. Seorang pemimpin partai ditangkap karena kasus korupsi. Dia adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Emron Pangkapi. Tragisnya, Emron ditangkap saat masih mengenakan jas partai.

Dia ditangkap aparat kejaksaan karena kasus penyelewenangan Kredit Usaha Tani (KUT) Koperasi Pertanian Jangkung Permai, Bangka Belitung, senilai Rp 714.121.500 pada 1999. Emron adalah ketua koperasi tersebut.

Meski kasus yang membelitnya tidak terkait kiprahnya sebagai anggota PPP, tetap saja mencoreng partai berlambang Kakbah tersebut.

Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan DPP berniat membela ketua Badan Pemenangan Pemilu tersebut. Pertanyaannya, apa yang hendak dibela? Mahkamah Agung (MA) yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di negara ini, telah menyatakannya bersalah. Beda halnya jika Emron masih dinyatakan sebagai tersangka. Memang saat ini Emron mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Tapi tetap saja dia harus masuk penjara hingga enam bulan ke depan.

Kasus itu mirip kasus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo Sumiharsono. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pada Jumat lalu dinyatakan buron oleh kejaksaan, karena menghilang saat hendak dieksekusi terkait kasus dugaan korupsi berjemaah atas dana APBD 2004 senilai Rp 21,4 miliar.

Sumiharsono menolak dieksekusi bersama anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 lainnya, dengan alasan sedang mengurusi pencalonannya sebagai anggota dewan periode 2009-2014. Rupanya Sumiharsono merasa yakin dapat terpilih kembali untuk ketiga kalinya. Kalaupun terpilih, dia bakal tidak dapat menjalankan tugas untuk waktu yang lama. Apalagi PK yang diajukannya belum tentu dipenuhi MA.

Dari dua kasus itu kita melihat politisi menganggap urusan politik lebih tinggi daripada hukum. Memang legislatif adalah lembaga pembuat hukum, namun bukan berarti mereka dapat mengangkangi hukum.

Selain itu kita melihat tidak adanya seleksi atas kader partai. Banyak partai hanya mengandalkan jumlah kartu tanda anggota (KTA) yang mereka keluarkan. Mereka tidak peduli siapa kader tersebut. Bahkan banyak partai yang dengan mudah mengeluarkan KTA hanya karena ada kartu tanda penduduk (KTP). Padahal banyak pula KTP palsu.

Seleksi. Itulah yang kini dilakukan oleh hukum. Siapa saja yang tidak taat hukum, pasti akan ditangkap. Tidak terkecuali politisi.

Seleksi juga dilakukan oleh rakyat. Partai yang penuh koruptor pasti merosot perolehan suaranya. Rakyat makin pintar. Partai dan politisi bisa saja memberi uang, tapi itu tak menjamin mereka bakal dipilih. Motto yang dipakai sekarang, ambil uangnya dan jangan pilih orangnya. Makanya, jangan heran kalau banyak calon anggota legislatif yang stres karena sudah mengeluarkan banyak uang tapi tak terpilih.

Rakyat kembali bakal melakukan seleksi pada pemilihan presiden, Juli mendatang. Elite bangsa ini boleh meramaikan panggung politik dengan saling bertemu untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden, namun rakyat juga yang nantinya menentukan.

Kalau tidak baik memainkan peran, jangan harap terpilih menjadi idola. Kalaupun ada yang menjadi idola, jangan bangga dulu. Lihat penontonnya. Jika banyak kursi yang kosong, berarti panggung politik negeri ini tidak layak untuk diikuti. (*)

Sumber:
Banjarmasin Post

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: